Langkah Proaktif UPT Pemasyarakatan Se-Nusakambangan dan Cilacap dalam Menindaklanjuti Arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

CILACAP, INFO_PAS - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Se-Nusakambangan & Cilacap menggelar rapat internal sebagai tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H., Selasa (29/10/24).

Acara yang digelar di Aula Wismasari Lapas Batu ini dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, Mardi Santoso, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Nusakambangan. Rapat dihadiri oleh jajaran pejabat struktural UPT Pemasyarakatan, termasuk perwakilan dari Lapas Karanganyar, yaitu Kalapas, Kepala KPLP, Kasi Binadik, dan Kasi Giatja.

Baca juga: Kodim Cilacap Serahkan Hasil TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2022 Pada Pemkab Cilacap

Dalam sambutannya, Mardi Santoso menekankan pentingnya sinergi antara seluruh petugas pemasyarakatan untuk memastikan implementasi arahan Menteri dengan baik dan tepat waktu.

“Kerjasama dan dukungan dari seluruh jajaran sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang telah disampaikan dapat berjalan optimal di lapangan, ” ujar Mardi. 

Baca juga: Divisipas Kemenkumham Jateng Jalin Sinergitas Dengan BNNP

Beliau juga menegaskan bahwa upaya bersama dalam memerangi narkoba di dalam Lapas dan Rutan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat bahaya narkotika yang merusak generasi. Selain pemberantasan narkoba, Mardi juga menyampaikan poin penting lain yang menjadi fokus Menteri, yaitu upaya memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

Lebih lanjut, Riko Purnama Candra, Kalapas Karanganyar menambahkan bahwa pentingnya peningkatan pelayanan publik berbasis digital, program bantuan sosial kepada keluarga WBP yang tidak mampu, serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah over kapasitas di dalam Lapas.

Baca juga: Mitigasi Resiko, Siap Siaga kamtib Lapas Pasir Putih Lakukan Pengecekan APAR

Rapat ini juga diisi dengan diskusi produktif terkait evaluasi aspek operasional lapas, termasuk peningkatan fasilitas, pengembangan program pembinaan, serta strategi memperkuat sinergi dengan pihak eksternal.

“Semua ini adalah langkah penting yang membutuhkan komitmen penuh dari setiap petugas, baik struktural maupun anggotanya, ” jelas Riko.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Teken Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang

“Kami bertekad menjadikan pemasyarakatan lebih baik dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat, ” pungkas Mardi dalam penutupan rapat.